Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan FGD Indikator Kinerja Lingkup Bidang PKP

Dalam rangka penyiapan pelaksanaan program/kegiatan lingkup bidang perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten/kota tahun 2022, Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah mengadakan FGD Indikator Kinerja lingkup Bidang PKP pada Senin (17/1/2022). Salah satu dasar dari pelaksanaan FGD ini adalah hasil pelaksanaan Desk Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PKPP) yang dilaksanakan pada tanggal 15-18 November 2021.

FGD ini  dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Keterpaduan PKP, Arif Sugeng Haryanto. Acara bertempat di aula Disperakim Prov. Jateng, dan dihadiri secara langsung oleh 21 Kab/Kota yg mengurusi perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Acara dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Tujuan dilaksanakannya FGD ini antara lain :

1. Pembinaan penyiapan pelaksanaan program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi Bidang PKP pada kabupaten/kota.

2.   Pembinaan pada kabupaten/kota untuk pemanfaatan KSM dalam rangka pengentasan kawasan kumuh dan pencegahan kawasan kumuh.

Pembinaan tersebut dilaksanakan untuk mendukung capaian Provinsi Jawa Tengah. Diperlukan sinergi lebih lanjut terkait indikator-indikator lingkup bidang perumahan dan kawasan permukiman. Terdapat implikasi besar karena ditetapkannya Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 050-3758 Tahun 2020. Implikasi tersebut antara lain penyusunan RPJMD-Renstra dinas di kabupaten/kota. Sejalan dengan hal tersebut beberapa kabupaten/kota melakukan revisi pada RPJMD-Renstra Dinas, terutama kabupaten/kota yang periode RPJMD nya adalah tahun 2019-2024. Kabupaten/Kota yang pada tahun 2020 melaksanakan Pilkada, tentunya menyusun RPJMD-Renstra dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk menyesuaikan dengan Permendagri No. 90 tahun 2019 dan Kemendagri No.050-3758 Tahun 2020.

Adapun tindak lanjut dr FGD ini akan dilakukan inventarisasi capaian kinerja pada lingkup bidang perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten/kota melalui pelaksanaan desk secara daring pada tgl 18-20 Januari  2022.

Dalam rangka penyiapan pelaksanaan program/kegiatan lingkup bidang perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten/kota tahun 2022, Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah mengadakan FGD Indikator Kinerja lingkup Bidang PKP pada Senin (17/1/2022). Salah satu dasar dari pelaksanaan FGD ini adalah hasil pelaksanaan Desk Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PKPP) yang dilaksanakan pada tanggal 15-18 November 2021.

FGD ini  dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Keterpaduan PKP, Arif Sugeng Haryanto. Acara bertempat di aula Disperakim Prov. Jateng, dan dihadiri secara langsung oleh 21 Kab/Kota yg mengurusi perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Acara dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Tujuan dilaksanakannya FGD ini antara lain :

1. Pembinaan penyiapan pelaksanaan program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi Bidang PKP pada kabupaten/kota.

2.   Pembinaan pada kabupaten/kota untuk pemanfaatan KSM dalam rangka pengentasan kawasan kumuh dan pencegahan kawasan kumuh.

Pembinaan tersebut dilaksanakan untuk mendukung capaian Provinsi Jawa Tengah. Diperlukan sinergi lebih lanjut terkait indikator-indikator lingkup bidang perumahan dan kawasan permukiman. Terdapat implikasi besar karena ditetapkannya Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 050-3758 Tahun 2020. Implikasi tersebut antara lain penyusunan RPJMD-Renstra dinas di kabupaten/kota. Sejalan dengan hal tersebut beberapa kabupaten/kota melakukan revisi pada RPJMD-Renstra Dinas, terutama kabupaten/kota yang periode RPJMD nya adalah tahun 2019-2024. Kabupaten/Kota yang pada tahun 2020 melaksanakan Pilkada, tentunya menyusun RPJMD-Renstra dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk menyesuaikan dengan Permendagri No. 90 tahun 2019 dan Kemendagri No.050-3758 Tahun 2020.

Adapun tindak lanjut dr FGD ini akan dilakukan inventarisasi capaian kinerja pada lingkup bidang perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten/kota melalui pelaksanaan desk secara daring pada tgl 18-20 Januari  2022.