Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Rapat Verifikasi Kesesuaian Substansi Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Jepara

Semarang(31/01/2022), Dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Jepara, maka dilakukan proses penetapan SK Bupati yang didalamnya termuat penentuan batasan (delineasi) dan profil kawasan kumuh. Proses penetapan SK Bupati terkait penentuan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Jepara ini sesuai dengan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 yaitu harus melalui persetujuan dan verifikasi Pemeritah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi dalam hal ini adalah Disperakim, melalui Tim Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Prov. Jateng sedangkan Pemerintah Pusat dalam hal ini Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah.

Verifikasi terhadap rencana SK penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Jepara Tahun 2021 diselenggarakan di Ruang rapat G Wilayah I Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah. Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan data yang harus dipenuhi sesuai Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 yang sudah sesuai antara lain kelengkapan permohonan verifikasi, draft SK Kumuh, dan daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, peta deliniasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan profil lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Terdapat beberapa catatan hasil pemeriksaan yang harus di lengkapi oleh Pemerintah Kabupaten Jepara yang dalam kesepakatannya akan dilaporkan pada tanggal 3 Februari Tahun 2022. Hasil rapat verifikasi penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Jepara dituangkan dalam berita acara yang akan di tanda tangani dari pihak verifikator dan pemohon.

Semarang(31/01/2022), Dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Jepara, maka dilakukan proses penetapan SK Bupati yang didalamnya termuat penentuan batasan (delineasi) dan profil kawasan kumuh. Proses penetapan SK Bupati terkait penentuan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Jepara ini sesuai dengan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 yaitu harus melalui persetujuan dan verifikasi Pemeritah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi dalam hal ini adalah Disperakim, melalui Tim Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Prov. Jateng sedangkan Pemerintah Pusat dalam hal ini Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah.

Verifikasi terhadap rencana SK penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Jepara Tahun 2021 diselenggarakan di Ruang rapat G Wilayah I Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah. Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan data yang harus dipenuhi sesuai Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 yang sudah sesuai antara lain kelengkapan permohonan verifikasi, draft SK Kumuh, dan daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, peta deliniasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan profil lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Terdapat beberapa catatan hasil pemeriksaan yang harus di lengkapi oleh Pemerintah Kabupaten Jepara yang dalam kesepakatannya akan dilaporkan pada tanggal 3 Februari Tahun 2022. Hasil rapat verifikasi penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Jepara dituangkan dalam berita acara yang akan di tanda tangani dari pihak verifikator dan pemohon.