Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Focus Group Discussion (FGD) “Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Terhadap Aspek Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah”.

Semarang – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) “Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Terhadap Aspek Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah”. Acara ini diselenggarakan sebagai upaya pencegahan kawasan permukiman yang telah tertata agar tidak menjadi kumuh kembali dan mencegah Kabupaten/Kota agar tidak menjadi kumuh di masa yang akan datang dengan memperhatikan hal-hal penyebab kekumuhan dan membangun enabling environment di Provinsi Jawa Tengah.

Acara dilaksankan selama 2 (dua) hari pada tanggal 23-24 Mei 2022 diikuti oleh pemangku kepentingan kawasan permukiman antara lain dari Pemerintah Pusat yang diwakili oleh BPPW Jawa Tengah, SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelompok Masyarakat, Asosiasi Perusahaan dan Profesi serta unsur akademisi dari Universitas Diponegoro. sebagai narasumber sekaligus fasilitator FGD dari DPD Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Jawa Tengah yang berkompeten di bidang Kawasan Permukiman, diantaranya Prof. Dr. Sunarti, ST, MT, Raka Suryandaru, ST, M.Sc dan Yanuar, ST.

FGD dibagi menjadi 3 (tiga) sesi dengan konsep Pemberdayaan Kelompok Masyarakat terhadap Aspek PSU Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah. Ketiga sesi tersebut membahas aspek Penyediaan Air Minum, Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Persampahan dimana ketiga aspek ini menjadi aspek yang lebih dominan di kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan adanya FGD ini diharapkan dapat memperoleh informasi dari seluruh peserta dengan menggali dan mengidentifikasi permasalahan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh. Hasil dari FGD ini nantinya menjadi cikal bakal tersusunnya rumusan kebijakan dan/atau pedoman untuk pemberdayaan kelompok masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah.

Semarang – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) “Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Terhadap Aspek Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah”. Acara ini diselenggarakan sebagai upaya pencegahan kawasan permukiman yang telah tertata agar tidak menjadi kumuh kembali dan mencegah Kabupaten/Kota agar tidak menjadi kumuh di masa yang akan datang dengan memperhatikan hal-hal penyebab kekumuhan dan membangun enabling environment di Provinsi Jawa Tengah.

Acara dilaksankan selama 2 (dua) hari pada tanggal 23-24 Mei 2022 diikuti oleh pemangku kepentingan kawasan permukiman antara lain dari Pemerintah Pusat yang diwakili oleh BPPW Jawa Tengah, SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelompok Masyarakat, Asosiasi Perusahaan dan Profesi serta unsur akademisi dari Universitas Diponegoro. sebagai narasumber sekaligus fasilitator FGD dari DPD Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Jawa Tengah yang berkompeten di bidang Kawasan Permukiman, diantaranya Prof. Dr. Sunarti, ST, MT, Raka Suryandaru, ST, M.Sc dan Yanuar, ST.

FGD dibagi menjadi 3 (tiga) sesi dengan konsep Pemberdayaan Kelompok Masyarakat terhadap Aspek PSU Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah. Ketiga sesi tersebut membahas aspek Penyediaan Air Minum, Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Persampahan dimana ketiga aspek ini menjadi aspek yang lebih dominan di kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan adanya FGD ini diharapkan dapat memperoleh informasi dari seluruh peserta dengan menggali dan mengidentifikasi permasalahan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh. Hasil dari FGD ini nantinya menjadi cikal bakal tersusunnya rumusan kebijakan dan/atau pedoman untuk pemberdayaan kelompok masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah.