Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

RAPAT KOORDINASI FORUM PKP PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang (20/06/2022) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DISPERAKIM) Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Tim Sekretariat Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Rapat Koordinasi Forum PKP Provinsi Jawa Tengah di ruang rapat lantai 3 Kantor DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat tersebut, Arif Sugeng Haryanto, ST (Kepala Bidang Keterpaduan PKP) selaku Sekretaris I Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah memberikan sambutan pengarahan dan kemudian rapat dibuka oleh Prof. Dr. Sunarti, S.T., M.T. (Guru Besar Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponergoro) selaku Ketua Forum PKP Provinsi Jawa Tengah. Rapat tersebut diselenggarakan secara hybrid dihadiri oleh anggota Pokja PKP dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah secara luring serta Pokja PKP dan Forum PKP Kabupaten/Kota secara daring.

Tujuan dari rapat koordinasi tersebut guna menjalankan fungsi Forum PKP untuk menjaring dan mengkaji isu-isu strategis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan kondisi Jawa Tengah saat ini yang mana masih memiliki jumlah kebutuhan rumah (backlog) yang tinggi disamping ketersediaan lahan yang mulai terbatas, masih memiliki 1.486.642 unit rumah tidak layak huni, masih terdapat 10 dari 35 Kabupaten/Kota yang belum ODF (Open Defecation Free), akses air minum dan sanitasi masih terbatas pada akses layak dan belum berorientasi pada akses aman, serta pengelolaan sampah rumah tangga yang belum optimal sehingga memperpendek usia TPA (Tempat Pembuangan Akhir) karena kapasitas sampah yang masuk masih tinggi. Oleh karena itu, pembahasan dan diskusi dilaksanakan dengan menghadirkan 4 (empat) orang narasumber yaitu :

  1. Safri Abidin Noor Haq, S.Sos, M.H. (Penata Pertanahan Muda/Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan) dengan materi Penetapan LSD terhadap Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Tengah;
  2. Dian Harwitasari, S.T., M.Sc (Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I BPPW Jawa Tengah) dengan materi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai Aspek Kepastian Bermukim di Provinsi Jawa Tengah;
  3. Muhammad Afrianto Kurniawan (WASH Officer UNICEF) dengan materi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dalam Mewujudkan Sanitasi yang Layak dan Aman di Provinsi Jawa Tengah;
  4. Widiyatmoko, S.T.,M.T. (Program Manager Water.Org Indonesia) dengan materi Penguatan Peran KPSPAMS dalam Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman di Provinsi Jawa Tengah.

Diskusi tersebut dipandu oleh moderator yaitu Prof. Dr. Sunarti, S.T., M.T. (Guru Besar Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponergoro).

            Kesimpulan dari diskusi tersebut antara lain perlunya sosialisasi terhadap peraturan dan ketentuan di bidang PKP yang belum banyak dipahami oleh sektor, serta diperlukan adanya standar operasional sebagai pedoman dalam menjalankan ketentuan tersebut. Selain itu, Pokja PKP dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten/ Kota perlu bersinergi dalam penanganan permasalahan di bidang PKP secara komprehensif, mulai dari segi perencanaan, pelaksanaan program, hingga evalusinya oleh semua pihak multi sektor dan multi stakeholders.

Semarang (20/06/2022) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DISPERAKIM) Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Tim Sekretariat Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Rapat Koordinasi Forum PKP Provinsi Jawa Tengah di ruang rapat lantai 3 Kantor DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat tersebut, Arif Sugeng Haryanto, ST (Kepala Bidang Keterpaduan PKP) selaku Sekretaris I Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah memberikan sambutan pengarahan dan kemudian rapat dibuka oleh Prof. Dr. Sunarti, S.T., M.T. (Guru Besar Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponergoro) selaku Ketua Forum PKP Provinsi Jawa Tengah. Rapat tersebut diselenggarakan secara hybrid dihadiri oleh anggota Pokja PKP dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah secara luring serta Pokja PKP dan Forum PKP Kabupaten/Kota secara daring.

Tujuan dari rapat koordinasi tersebut guna menjalankan fungsi Forum PKP untuk menjaring dan mengkaji isu-isu strategis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan kondisi Jawa Tengah saat ini yang mana masih memiliki jumlah kebutuhan rumah (backlog) yang tinggi disamping ketersediaan lahan yang mulai terbatas, masih memiliki 1.486.642 unit rumah tidak layak huni, masih terdapat 10 dari 35 Kabupaten/Kota yang belum ODF (Open Defecation Free), akses air minum dan sanitasi masih terbatas pada akses layak dan belum berorientasi pada akses aman, serta pengelolaan sampah rumah tangga yang belum optimal sehingga memperpendek usia TPA (Tempat Pembuangan Akhir) karena kapasitas sampah yang masuk masih tinggi. Oleh karena itu, pembahasan dan diskusi dilaksanakan dengan menghadirkan 4 (empat) orang narasumber yaitu :

  1. Safri Abidin Noor Haq, S.Sos, M.H. (Penata Pertanahan Muda/Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan) dengan materi Penetapan LSD terhadap Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Tengah;
  2. Dian Harwitasari, S.T., M.Sc (Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I BPPW Jawa Tengah) dengan materi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai Aspek Kepastian Bermukim di Provinsi Jawa Tengah;
  3. Muhammad Afrianto Kurniawan (WASH Officer UNICEF) dengan materi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dalam Mewujudkan Sanitasi yang Layak dan Aman di Provinsi Jawa Tengah;
  4. Widiyatmoko, S.T.,M.T. (Program Manager Water.Org Indonesia) dengan materi Penguatan Peran KPSPAMS dalam Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman di Provinsi Jawa Tengah.

Diskusi tersebut dipandu oleh moderator yaitu Prof. Dr. Sunarti, S.T., M.T. (Guru Besar Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponergoro).

            Kesimpulan dari diskusi tersebut antara lain perlunya sosialisasi terhadap peraturan dan ketentuan di bidang PKP yang belum banyak dipahami oleh sektor, serta diperlukan adanya standar operasional sebagai pedoman dalam menjalankan ketentuan tersebut. Selain itu, Pokja PKP dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten/ Kota perlu bersinergi dalam penanganan permasalahan di bidang PKP secara komprehensif, mulai dari segi perencanaan, pelaksanaan program, hingga evalusinya oleh semua pihak multi sektor dan multi stakeholders.