Selasa, (14/02/2023) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi Rencana Pendataan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Rapat ini dihadiri oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Tim Teknis Bidang Keterpaduan dan Bidang Kawasan Permukiman.

Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman Arif Sugeng Haryanto. Arif Sugeng mengatakan, Data idealnya bisa dilaporkan secara berkala, sebagai contoh terdapat data yang hanya keluar di akhir tahun. Hal tersebut menjadi masalah ketika data harus dilaporkan di pertengahan tahun. Selanjutnya Arif Sugeng juga menuturkan data yang dikeluarkan atas nama Jawa Tengah haruslah sama.

Salah satu bahasan dalam rapat ini adalah keberlanjutan program KOTAKU yang sebelumnya menangani pendataan dan perhitungan luasan penanganan kawasan kumuh. Lusy Damayanti dari BP2W Jawa Tengah mengatakan bahwa program KOTAKU pada tahun ini akan diperpanjang hingga Juli 2023, salah satu output yang diharapkan dari perpanjangan program tersebut adalah transfer knowledge ke Kabupaten/Kota tentang teknis penghitungan penanganan luasan kumuh, dimana sebelumnya perhitungan luasan kumuh dilaksanakan oleh KOTAKU bersama POKJA PKP Kabupaten Kota yang hasil akhirnya tersampaikan melalui Berita Acara Penanganan Kumuh pada bulan Desember Minggu ke 2 tiap tahunnya. Solusi dari permasalahan ini juga masih akan dirumuskan oleh BPPW lanjutnya. Selain itu Lusy  juga menuturkan bahwa data yang bisa dikumpulkan adalah data luasan kumuh tanpa detail pendanaan karena sulitnya memilah tiap tiap kegiatan penanganan kumuh.  

Setelah  rapat ini dilaksanakan, Disperakim Jawa Tengah masih akan terus berkoordinasi dengan BP2P dan BPPW untuk mensinergikan program dan format data untuk nantinya dapat didistribusikan ke Kab/Kota sebagai produsen data.