Penyelenggaraan Program 3 Juta Rumah bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi juga melibatkan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota, pengembang perumahan, masyarakat swadaya, hingga sektor swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Untuk mendorong sinergi dan semangat gotong royong dalam pencapaian target, khususnya 1 Juta Rumah di wilayah perkotaan, diperlukan langkah sinkronisasi antar seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Ditjen Perumahan Perkotaan menyelenggarakan Rapat Sinkronisasi Penyelenggaraan Program Perumahan Pusat dan Daerah Wilayah II Tahun 2025 pada 3–4 Juni 2025 bertempat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (Disperakim Prov. Jateng). Kegiatan ini menjadi forum penyepakatan kolaborasi seluruh stakeholder, khususnya di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, dalam rangka mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) bersama jajaran kementerian terus mendorong penyediaan rumah subsidi yang layak dan berkualitas bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Upaya ini menjadi tanggung jawab bersama yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan bergotong royong oleh seluruh pemangku kepentingan.